Senin, 12 Maret 2018 - 09:38:15

Data Registrasi Kartu SIM Selular Rawan Bocor, Ini Keterangan Pusat

    Michael B. Bara Hits : 19009    

Kominfo


JAKARTA -- Registrasi atau pendaftaran ulang kartu SIM selular sudah memasuki masa deadline. Kominfo memastikan, akan memulai penghentian layanan pengguna selular yang belum terdaftar per Maret ini. 

Diketahui, masih banyak pengguna yang belum daftar ulang. Salah satu penyebabnya adanya kekawatiran data yang terdiri dari KK dan KTP tersebut disalah gunakan, seperti yang banyak diberitakan di Media Sosial (Medsos).

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Faktur mencoba meluruskan dan klarifikasi informasi yang meresahkan tersebut. Dari rillis yang diterima dengan Nomor 470/4507/DUKCAPIL disampaikan jika data Kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24 th 2013 tentang Adminduk  dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal melalui cara Hak Akses.

'Hal ini perlu sekali diketahui oleh masyarakat luas agar diperoleh persepsi yang benar. Secara teknis pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-e," jelas Zudan dalam rillis tersebut.

Selanjutnya, pemberian hak akses diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dilanjutkan dengan penandatangananan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini semata-mata dimaksudkan guna mengamankan data kependudukan yang diakses dan tidak disalahgunakannya oleh Lembaga Pengguna. "Artinya, ada UU yang mengikat secara hukum data yang didaftarkan tidak bisa digunakan secara semena-mena," tambahnya lagi.

Terkait siapa yang bisa mengakses, Zudan menjelaskan jika pelaksanaan akses datanya dilakukan dengan cara yang sangat ketat  melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network (VPN) host-to-host, dibangun dashboard data untuk memonitor “siapa sedang mengakses siapa”.

Khusus  koneksi untuk registerasi kartu prabayar dengan  NIK dan No KK hanya menyatakan "sesuai" atau "tidak sesuai" bukan memberikan data kependudukan. "Perlu  saya garis bawahi bahwa metode self registrasi kartu prabayar yang dilakukan oleh masyarakat ke masing-masing operator seluler menggunakan verifikasi dan validasi NIK dan No KK yang outputnya berupa sesuai atau tidak sesuai bukan memberikan data kependudukan. Sehingga dapat dipastikan tidak ada data yg bocor dari Dukcapil," tegasnya.

Terlepas masih adanya pro dan kontra baik yang diungkapkan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, ujarnya, namun tetap program registrasi ini harus di dukung dan laksanakan secara benar dan baik karena hal ini semata-mata guna kepentingan kenyamanan dan keamanan bangsa dan negara serta mencegah dari prilaku-prilaku jahat seperti penyebar hoax, hate speech, pemutar balikkan fakta dari yang sebenarnya, penipuan melalui SMS dan Telepon yang berujung pada merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Berkenaan dengan berita adanya kebocoran data, ditegaskannya bahwa itu tidak benar. Yang teridentifikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyebarluaskan NIK dan No KK ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan No KK untuk registrasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu, secara sadar atau tidak, banyak KK yang di upload di medsos oleh pemiliknya sendiri.

"Saya juga mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan No KK milik orang lain secara tanpa hak, tidak wajar dan tidak pantas serta apabila itu terjadi maka agar dilakukan Unreg terhadap nomor-nomor yang bukan miliknya. Sanksi bagi setiap orang yang  tanpa hak menyebarkan data kependudukan dan data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 th dan/atau denda paling banyak Rp25 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 95A UU No 24 Th 2013 tentang Adminduk," urainya.

Sementara itu, penduduk yang sudah melakukan registrasi kartu prabayar tidak perlu mengganti Kartu Keluarga (KK). Data anda aman. "Saya perlu tegaskan hal ini untuk mengklarifikasi berita hoax yang isinya," Penduduk yang sudah registrasi kartu prabayar agar mengganti KK," tutup rillis tersebut.


    Category : Riau    
    Tags        : #pekanbaru    
    Sumber  : Kominfo


    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     








      Terkini  



      Most Popular  



      Teknologi  




    Satelit Merah Putih Resmi Mengorbit

      Ekonomi Bisnis  




    BEI perbarui sistem perdagangan dengan JATS NextG