Selasa, 03 April 2018 - 23:45:02

BPK Temukan Pemborosan Penyelenggaraan Haji Rp91,86 Miliar

    Anggre Dwie Hits : 17281    

CNN Indonesia


PEKANBARU, RIAUAKSI.COM -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pemborosan atau kemahalan harga dalam penyelenggaraan haji senilai Rp91,86 miliar oleh Kementerian Kesehatan. Pemborosan tersebut terutama terkait pemilihan penyediaan vaksi bagi jemaah haji. 

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK, pemilihan penyedia vaksi meningitis meningokokus tidak dilakukan secara cermat oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini mengakibatkan vaksin yang dibeli lebih mahal sebesar Rp70,71 miliar. 

Vaksinasi meningitis meningokokus menjadi syarat utama bagi jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi. Vaksin tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi selaput otak yang disebabkan oleh bakteri. 

BPK juga menemukan adanya pemborosan senilai Rp21 miliar berupa pembayaran sewa gedung Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Khalidiyah tahun 2016 yang tak digunakan. Selain itu, penambahan komponen PPh dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan transportasi perjalanan nonkloter untuk panitia penyelenggara ibadah haji mengakibatkan kemahalan sebesar Rp153,31 juta.

BPK juga menemukan adanya pemanfaatan barang atau jasa yang dilakukan tak sesuai rencana, yakni masih tertahannya Barang Milik Negara (BMN) berupa 3.539 alat kesehatan senilai Rp3,88 miliar yang masih tertahan di gedung KKHI yang berpotensi rusak. 

Selain itu, ada pula temuan terkait kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan permasalahan lain ketidakpatuhan. 

Permasalahan-permasalahan tersebut, menurut BPK, mengakibatkan dana optimalisasi manfaat setoran awal calon jemaah haji tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jemaah haji secara langsung, biaya transportasi jemaah haji lebih tinggi karena tidak dilakukan analisis yang memadai, dan kebutuhan obat untuk pasien jemaah haji belum sepenuhnya terpenuhi. 

Selain itu, ada potensi hilangnya pendapatan atas penempatan dana yang tidak optimal, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi riil, dan kekurangan penerimaan atas denda yang belum ditagih. 

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas menerima hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan pengkajian ulang, menyusun standar dan kebijakan yang diperlukan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran kas negara.


    Category : Ekonomi Bisnis    
    Tags        :    
    Sumber  : CNN Indonesia


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Hindari Hal ini pada Mobil Matik

  Ekonomi Bisnis  




Perbankan Indonesia Disarankan Tiru "Gaya" Fintech