Selasa, 05 Desember 2017 - 15:40:41

Ingin Diakui, Supir Taksi Online Uji Materi UU LLAJ ke MK

    Anggre Dwie Hits : 14593    

Cnnindonesia.com


Jakarta, RIAUAKSI.COM - Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO) mengajukan uji materi terhadap Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Ya agenda kami adalah memasukan gugatan permohonan uji materi," kata Koordinator FKPO Jakarta Aries Rinaldi lewat sambungan telepon, Senin (4/12).

Organisasi perkumpulan supir taksi online itu mengajukan uji materi terhadap pasal 151 huruf a, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. 

Secara umum, pasal 151 membicarakan soal kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dalam itu meyebutkan bahwa yang tergolong dalam angkutan tidak dalam trayek adalah taksi, angkutan dengan tujuan tertentu, angkutan pariwisata, dan angkutan kawasan.

FKPO berharap dengan adanya uji materi, taksi online dapat masuk ke dalam Pasal 151 itu. "Poinnya karena UU untuk taksi online belum ada. Dan kami lakukan uji materi pada tersebut," kata Aries.

Tak sesuai UUD

Ia mengungkapkan, pengajuan uji materi diwakili oleh pemohon yang terdiri dari lima supir taksi online dari berbagai daerah. Pertama Etty dari Jawa Timur, Lucky RF dari Jakarta, Agung VJ dari Bekasi, Doddy Ilham dari Jakarta dan terakhir Camal dari Banten.

Selain itu Aries menerangkan, para supir tersebut juga didampingi oleh sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Hukum Pengendara Online Nasional (Timah Panas). 

Sementara itu Perwakilan Timah Panas Ferdian Susanto, menjelaskan alasan di balik uji materi tersebut. Menurut dia, apa yang tertuang dalam Pasal 151 tidak sesuai dengan UUD 1945. 

Ketidaksesuaian ini terkait hak konstitusi warga negara Indonesia yang dijamin untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 

Tim hukum lantas merujuk pada pasal 1 ayat (3), Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945. 

"Faktanya, akibat penerapan Pasal 151 yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat para pemohon patut diduga merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya," ucapnya

Apalagi, ia berujar, dengan adanya taksi online telah menjadi lapangan kerja bagi pemohonon untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan penghasilan dan pekerjaan saat ini.


    Category : Teknologi    
    Tags        :    
    Sumber  : Cnnindonesia.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Perkuat Gopay, Gojek Caplok Kartuku, Midtrans dan Mapan

  Ekonomi Bisnis  




Rupiah Keok di Hadapan Yen dan Euro di November